hukum perjanjian #2

Syarat sahnya Perjanjian  

   Agar suatu Perjanjian dapat menjadi  sah dan mengikat para pihak, perjanjian harus 

memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 BW yaitu : 

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 

Kata “sepakat” tidak boleh disebabkan adanya kekhilafan mengenai hakekat barang 

yang menjadi pokok persetujuan atau kekhilafan mengenai diri pihak lawannya dalam 

persetujuan yang dibuat terutama mengingat dirinya orang tersebut; adanya paksaan 

dimana seseorang melakukan perbuatan karena takut ancaman (Pasal 1324 BW); 

adanya penipuan yang tidak hanya mengenai kebohongan tetapi juga adanya tipu 

muslihat (Pasal 1328 BW). Terhadap perjanjian yang dibuat atas dasar “sepakat” 

berdasarkan alasan-alasan tersebut, dapat diajukan pembatalan.

  

2. cakap untuk membuat perikatan; 

Pasal 1330 BW menentukan yang tidak cakap untuk membuat perikatan : 

a. Orang-orang yang belum dewasa 

b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan  

c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan 

pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang 

membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Namun berdasarkan fatwa Mahkamah 

Agung, melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No.3/1963 tanggal 5 September 

1963, orang-orang perempuan tidak lagi  digolongkan sebagai yang tidak cakap. 

Mereka berwenang melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan atau izin suaminya. 

   SieInfokum-Ditama Binbangkum  2

Akibat dari perjanjian yang dibuat oleh pihak yang tidak cakap adalah batal demi hukum 

(Pasal 1446 BW). 

    3. suatu hal tertentu; 

Perjanjian harus menentukan jenis objek yang diperjanjikan. Jika tidak, maka 

perjanjian itu batal demi hukum. Pasal 1332 BW menentukan hanya barang-barang 

yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi obyek perjanjian, dan berdasarkan 

Pasal 1334 BW barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi 

obyek perjanjian kecuali jika dilarang oleh undang-undang secara tegas. 

    4. suatu sebab atau causa yang halal. 

Sahnya causa dari suatu persetujuan ditentukan pada saat perjanjian dibuat. 

Perjanjian tanpa causa yang halal adalah batal demi hukum, kecuali ditentukan lain 

oleh undang-undang. 

Syarat pertama dan kedua menyangkut subyek, sedangkan syarat ketiga dan keempat 

mengenai obyek. Terdapatnya cacat kehendak (keliru, paksaan, penipuan) atau tidak 

cakap untuk membuat perikatan, mengenai subyek mengakibatkan perjanjian dapat 

dibatalkan. Sementara apabila syarat ketiga dan keempat mengenai obyek tidak 

terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum.